Cuitan Pedas Luna Maya Setelah Banjir Bandang di Bali Menewaskan Korban, Mengkritik Pejabat Daerah

beritakecelakaan.com –– Aktris Luna Maya memberikan respons keras terhadap bencana banjir bandang yang melanda Bali, menewaskan korban jiwa dan mengundang kritik publik terhadap pejabat daerah. Banjir bandang itu terjadi sejak Selasa (9/9/2025) hingga Rabu (10/9/2025), menggenangi sejumlah wilayah di Pulau Dewata.

BPBD Bali mencatat terdapat 127 titik terdampak, termasuk Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Karangasem. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bali, Eka Saputra, mengonfirmasi bahwa bencana ini menelan sembilan korban jiwa, sementara dua orang masih hilang. Selain itu, kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan sangat besar.

Luna Maya Tegur Pejabat Daerah

Merasa sedih melihat kondisi kampung halamannya, Luna Maya menggunakan Instagram Story untuk menyuarakan kritik kepada pejabat daerah. Ia menyoroti penyebab banjir, termasuk pembangunan yang tidak terkontrol dan infrastruktur yang rusak.

“Berdoalah untuk Bali, mohon berhenti mengeksploitasi Bali. Ini dampak dari tidak berhentinya pembangunan dan infrastruktur yang rusak,” tulis Luna Maya pada Jumat (12/9/2025).

Luna berharap unggahannya menjadi pengingat bagi pejabat daerah Bali untuk memperhatikan kepentingan rakyat, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Ia juga mendoakan agar banjir segera surut dan tidak menimbulkan korban tambahan.

Nana Mirdad Soroti Tata Kelola Lingkungan

Selain Luna, artis Nana Mirdad juga menyoroti masalah tata kelola lingkungan di Bali. Ia menekankan bahwa pembangunan yang berlebihan telah mengabaikan pengelolaan sampah dan infrastruktur.

“Saya bukan ahli geologi, meteorologi, atau lingkungan, tapi mungkin banjir ini terkait kegagalan kita dalam mengelola sampah serta overdevelopment dan infrastruktur buruk,” tulis Nana di akun Instagram @nanamirdad_ pada Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan bahwa postingannya bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan sebagai evaluasi agar tata kelola kota diperbaiki. Menurut Nana, banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan akibat tata ruang yang amburadul, tata guna lahan yang tidak teratur, serta kegagalan manajemen pemerintah. Sawah-sawah yang dulu menjadi “spons alami” kini berubah fungsi menjadi perumahan, villa, dan hotel.

Dukungan Publik Terhadap Kritik Artis

Reaksi masyarakat terhadap kritik Luna dan Nana cukup positif. Netizen menilai pemerintah harus memperbaiki tata kelola kota untuk mencegah banjir bandang di masa mendatang. Banyak warganet memuji Luna Maya sebagai panutan, karena menyuarakan kepedulian terhadap kampung halamannya.

Selain menyoroti banjir, Luna juga dikenal aktif dalam gerakan sosial, termasuk mendukung gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia membagikan foto dukungan melalui Instagram dengan latar warna pink dan hijau, berharap suara rakyat dapat didengar dan tuntutan tercapai.

“Semoga didengar. Semoga ada perubahan,” tulis Luna Maya. Dukungan publik terhadap gerakan ini pun menguat, seiring figur publik lain, termasuk Jerome Polin, ikut menyuarakan aspirasi masyarakat.

Enam Poin Keputusan DPR RI

Menanggapi gerakan 17+8, DPR RI merespons dengan enam poin keputusan penting:

1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. Memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.

4. Menahan hak keuangan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.

5. Memastikan pemimpin DPR menindaklanjuti pengangkatan kembali beberapa anggota melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR RI dengan mahkamah partai politik masing-masing.

6. Memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.

Banjir bandang di Bali menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar, sekaligus mengungkap masalah serius tata kelola lingkungan dan pembangunan. Kritik dari Luna Maya dan Nana Mirdad menekankan perlunya pejabat daerah memperhatikan keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dukungan masyarakat dan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan aspirasi publik untuk perubahan nyata.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting: pembangunan harus selaras dengan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga bencana serupa dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi dan respons pemerintah menjadi faktor kunci dalam menghadapi kondisi darurat dan menjaga keselamatan warga Bali.